Bela Rohingya, Doktor UI ini dibilang Sok Pinter

ADSENSE Link Ads 200 x 90

ADSENSE 336 x 280

Bermaksud bela Rohingya Doktor UI yang masih muda itu di cecar seorang Netizen karena membuat Status facebook mengenai pembantain pada Rohingya. Dia mengkhawatirkan bahwa nantinya dengan pembiaran pembantaian pada Rohingya, nantinya ketika mereka sudah terdesak dan melakukan perlawanan akan terjadi penggiringan opini yang menyalahkan Radikalisme. Dan Sebenarnya itu sudah terjadi. Seperti yang dimuat pada CNN Indonesia dengan Judul “Indonesia Kecam Serangan Militan Rohingya di Myanmar” yang diliris pada tanggl 28 Agustus 2017.

Tapi status Doktor UI ini di balas dengan komentar yang menyudutkan. ” Coba tabayyun…klo ga ngerti jangan pake nama rohingya…segimana dalam rohingya juga banyak oknum radikal yg menyusup. Udah ga ngerti sok pinter pula”. Dengan tenang, Doktor UI bernama Shofwan Al Banna Choiruzzad ini membalasnya hanya dengan link laporan UN dengan judul : UN report details ‘devastating cruelty’ against Rohingya population in Myanmar’s Rakhine province.

Respon kalem Shofwan ternyata tidak ditanggapi. Dan para temannya banyak yang terkejut atas aksi salah seorang Netizen yang bilang Doktor UI yang masih muda ini sebagai orang yang gak ngerti dan sok pinter. berbagai komentar terkejut seperti berikut:

“Merasa lbh pinter dr doktor di umur 29 thn, mhsw berprestasi UI n nasional, pmenang lomba debat internasional n kepala prodi Hub Internasional UI termuda… ckckckkk.. otaknya ga beda sm ****”

“Ukurang bang Shofwan Al Banna Choiruzzad II aja sok pinter, apa kabar gw?”

“Klo shofwan aja ga ngerti and sok pinter, lah pegimane guwe”

“IQ 200 satu kolam ”

“Mungkin dan sepertinya ybs punya ‘relasi’ dan info dr dubes myanmar? Harap bersabar ini ujian…”

Balasan komentar bernada heran dan bully dari para temanya ternyata membuat Doktor UI yang penah menang kompetisi internasional tentang ekonomi global di Swiss, The 39th St Gallen Symposium, ini menjadi tidak nyaman. Walaupun di pojokan saat Bela Rohingya, dia tetap tidak mau ada komentar yang mengarah kepada bully. Dia menghimbau; “Teman-teman, terima kasih atas komennya ya. Senang ternyata banyak yang perhatian. Tapi ndak perlu dibalas dengan bully-an ya. Akal sehat itu berjalan beriringan dengan hati nurani.”

Dalam Profilnya di Website Staff UI, Shofwan menuliskan bahwa minat akademiknya adalah International Political Economy. Hal itu memperlihatkan bahwa Doktor dari Ritsumeikan University yang sedang menjadi Dosen di UI ini mempunyai kapasitas yang mumpuni dalam kasus bela Rohingya ini. Jadi sebenarnya adalah salah besar jika dia dibilang sok pinter. Sejatinya dia orang yang diatas rata-rata. Berbagai Tulisan Ilmiahnya pun bisa didapati pada laman Google Scholar ini. Curriculum Vitae shofwan pun bisa kita download pada laman berikut ini. CVShofwan

Shofwan ternyata adalah sosok yang bercita-cita besar. Dia adalah ilmuwan yang punya kemauan kuat, tidak mudah menyerah, cerdas dan bijak. Dia sosok yang bercita-cita untuk bisa mengubah Dunia. Semangat berkompetisi sudah tertanam sejak lama, makanya tidak heran ketika dia bisa menjadi mapres FISIP UI, lalu mapres UI, dan berlanjut juara 1 mapres nasional. Semangat kompetisinya pun dia salurkan dengan membuat buku sejak kuliah, dan salah satu kawan kompetisinya adalah Salim A Fillah. Pernah dalam suatu kesempatan dia ditanya tentang motivasinya kenapa membuat buku, jawabannya adalah berlomba lomba dalam kebaikan dengan Salim A fillah. Mereka memang dekat dan dibesarkan dalam lingkungan yang sama, Jogokariyan.

Opini Bela Rohingya

Isu peristiwa Rohingya memang sudah banyak diperbincangkan. Ada beberapa opini yang berkembang. Sayangnya ada beberapa opini yang di kembangkan untuk memsimplifikasi masalah yang ada di Rohingya, padahal kejadianya sudah lebih dari 5 tahun. Ada yang menyatakan bahwa Rohingya seolah-olah hanya permasalahan Geopolitik semata, bahkan ada yang menyatakan kalo mereka bukan muslim pun akan tetap di bantai. Opini ini diwacanakan karena kekhawatiran berlebihan atas memperuncingnya masalah SARA di Indonesia hanya karena mencoba untuk bela rohingya. Walaupun sebenarnya para oknum umat buddha di sana memang sudah propagandakan untuk membenci Islam.

Opini yang lain adalah dengan menyebut bahwa kejadian disana HOAX. Tidak ada sama sekali. Mereka biasanya membawa dengan landasan bahwa ada beberapa foto yang di share Netizen yang bela Rohingya adalah foto HOAX, maka dengan fallacy fallacy berkesimpulan bahwa penindasan terhadap Rohingya itu tidak ada. Seperti yang Shofwan tuliskan pada Statusnya. Syukurnya opini ini tidak akan lagi muncul dengan majunya jokowi untuk meredakan masalah mengenai penindasan terhadap Rohingya. Mereka kini ikut bela rohingya dengan tetap nyinyir.

Salah seorang Netizen menangapi dengan menarik status Shofwan ini. Dia menulis “Jika benar pemikirannya begitu, maka dia memang salah. Tp bbrp orang yg menyampaikan informasi bhw informasi tsb adlh hoax yg saya tahu nggak ingin mengatakan bahwa tidak ada kekejaman di Rohingya, tp lebih ke arah utk meredam emosi warga netizen yg saat ini relatif pendek sumbunya. Kalau yg kedua ini saya hargai motifnya. Krn kalau ada orang yg memulai share berita hoax tsb, jika dia tau itu hoax, maka boleh dipastikan ada motivasi buruk di belakangnya. Entah apa itu. Dan itu yg jg hrs dilawan scr bersamaan. Just my 2 cents”. Tentunya komentarnya tidak bertentangan dengan maksud Shofwan. “tentu Bung. Dan tentu tidak bertentangan dg yang sy sampaikan soal the fallacy fallacy” Tulisnya.

Apa yang sebenarnya terjadi di Rohingya? Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf, berpendapat bahwa selain masalah agama krisis ini juga bersifat politis dan ekonomis. Penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang berjumlah sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine yang juga ditempati oleh mayoritas pemeluk agama Buddha.

Rakhine dikenal sebagai wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, walaupun kaya akan sumber daya alam. Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, secara ekonomi dan disingkirkan oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari penghasilan. Selain itu dalam politik, warga Rakhine merasa dihianati karena kaum Rohingya tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat. Sayangnya hal ini diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis Buddha.

Menurut Shofwan dalam buku ASEAN di Persimpangan Sejarah: Politik Global, Demokrasi, & Integrasi Ekonomi (2016), meski pemerintah Myanmar mengaku bersikap netral, namun aparat negara mereka juga masyarakat Myanmar di Arakan punya wacana orang-orang Rohingya adalah orang asing yang datang sejak lama untuk menguasai kekayaan orang-orang Myanmar. Stereotipe itulah yang menjadi bahan bakar kebencian.

Shofwan juga menuliskan pada artikel yang dimuat Selasar bahwa, Tahun 1950-an sampai 1960-an, etnis Rohingya diakui sebagai bagian dari Myanmar. Pada tahun 1970-an pemerintah melakukan berbagai operasi militer dan berbagai mekanisme diskriminatif untuk membatasi mobilitas dan pertumbuhan orang-orang Rohingya.

Pada tahun 1982 rezim militer mengeluarkan orang-orang Rohingya dari kategori warga negara. Sejak saat itu, represi yang dilakukan oleh negara semakin keras. Hanya dengan melihat keberanian mereka mengambil risiko untuk terombang ambing tanpa nasib yang jelas di laut, kita seharusnya dapat memahami betapa mengerikannya penindasan yang mereka alami di Myanmar.

Meskipun penindasan terhadap masyarakat rohingya telah dimulai sebelum tahun 2012, keterlibatan kelompok masyarakat buddha arakan menggambarkan bahwa konflik yang tadinya bersifat vertikal ( negara vs. sebagaian rakyat) berubah menjadi lebih rumit di mana konflik vertikal tumpang-tindih dengan konflik horizontal (rakyat vs. rakyat, Muslim vs. Buddha) dengan wacana nasionalis yang sangat kuat. Terjadi framing yang baru karena aktor yang disorot bergeser dari ‘negara’ ke ‘rakyat’. Anda bisa menyalahkan rezim otoriter, tapi tidak bisa menyalahkan aspirasi rakyat.

Aung san suu kyi dikritik tajam karena diam dan cenderung membiarkan pemberisah etnis Rohingya. Banyak yang berpandangan karena ia memperhitungkan dampaknya pada para calon pemilihnya dalam pemilihan umum jika ia memperlihatkan simpati pada Rohingya.

Banyak cara untuk bela rohingya. Kita juga harus apresiasi yang dilakukan pemerintah untuk bela Rohingya dengan melakukan diplomasi, mengirim bahan makanan dan sebagainya. Hal tersebut tentunya sudah banyak dilakukan oleh NGO asal Indonesia yang memang fokus pada masalah kemanusiaan. Hal yang tidak dikategorikan sebagai Bela Rohingya adalah dengan memusuhi bahkan mengancam ummat Budhha Indonesia. Ide mengepung candi dan bahkan persekusi adalah hal yang sama salahnya dengan apa yang di lakukan oknum ummat buddha di myanmar, terutama si “The Face of Buddhist Terror” Wirathu.

Ada beberapa usulan cara untuk Bela Rohingya. Misalnya yang diserukan oleh MUI melalui Wakil Sekretaris Jenderal, Amirsyah Tambunan. MUI meminta Pemerintah Indonesia menyiapkan satu Pulau untuk menampung pengungsi Rohingya. Mendesak PBB untuk menangani tragedi secara sungguh-sungguh, bila perlu mengambil alih permasalahan tersebut. Meminta Presiden mengevaluasi kembali diplomasi sunyi yang diterapkan Myanmar. Mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar dengan mempertimbangkan pembekuan keanggotaan ASEAN. Mendesak Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Aung San Suu Kyi.

Shofwan juga menuliskan apa yang bisa kita lakukan untuk Bela Rohingya. Pertama-tama, di tingkat individu, tentu saja kita harus mengupayakan bantuan dengan apapun yang kita bisa. Salurkan bantuan ke lembaga-lembaga yang terpercaya dan memiliki program yang jelas. kedua, Ingatkan negara tetangga bahwa kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Masyarakat wajib menekan terus pemerintahnya untuk peduli.

Upaya diatas harus dibarengi dengan upaya untuk menyelesaikan akar dari krisis ini, yaitu eksklusi dan diskriminasi. Eksklusi dan diskriminasi politik berdasarkan ras harus diselesaikan. Tanpa itu, Bantuan justru akan dimanfaatkan oleh pemerintah yang menindas mereka. Mereka justru bisa dengan lancar menjalankan upaya pengusiran karena kini sudah ada yang mau menampung.

Dalam jangka menengah dan panjang, komunitas internasional, termasuk ASEAN, harus memulai upaya diplomasi untuk mengakhiri persekusi terhadap komunitas Rohingya. Harus ada upaya diplomatis untuk membuat pemerintah Myanmar merasa bahwa keuntungan melanjutkan persekusi jauh lebih kecil dari biaya yang harus ditanggung oleh pemerintahnya jika terus melanjutkannya. Tentu saja, hal ini merupakan ujian bagi ASEAN yang terkenal dengan norma “non-interference”-nya. Apa gunanya ASEAN bersatu kalau tidak mampu melindungi manusia-manusia yang ada di dalamnya?

ADSENSE 336 x 280 dan ADSENSE Link Ads 200 x 90

Tweet